DR. Rizal Ramli: Sistem Demokrasi yang Tercemar Memerlukan Perubahan PDF Print E-mail
Saturday, 30 April 2011 15:15

Rabu, 06 April 2011 | 15:51 WIB

Buletin Tokoh

 

DR. Rizal Ramli: Sistem Demokrasi yang Tercemar Memerlukan Perubahan

 

Dalam berbagai kesempatan, DR. Rizal Ramli selalu mensosialisasikan agar Indonesia menempuh Jalan Baru untuk mencapai kemakmuran. Rizal Ramli adalah satu dari sekian calon Presiden (Capres) yang paling cendekiawan dan akademis, khususnya di bidang ekonomi.
Menyikapi berbagai kemelut yang dihadapi Indonesia saat ini, buletininfo.com mendapat kehormatan mewawancarai DR. Rizal Ramli secara eksklusif di salah satu kediamannya yang asri di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Berikut petikannya :

Bagaimana tanggapan atas berbagai persoalan bangsa saat ini?
Kondisi bangsa yang terus didera persoalan pelik memaksa kita untuk segera melakukan perubahan. Namun perubahan itu harus membawa manfaat yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan politik dan ekonomi, serta membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan dihormati dunia. Perubahan adalah awal dari kebangkitan dan kejayaan Indonesia.
 
Pendapat tentang demokrasi di Indonesia?
Demokrasi saat ini sudah dibajak oleh kekuatan uang atau oligarki, kondisi yang terjadi adalah demokrasi kriminal. Demokrasi kriminal menyebabkan Indonesia menjadi negara gagal, no vision (tidak ada visi), salah satunya karena faktor kepemimpinan yang lemah. Kondisi ini diperparah dengan budaya sogok menyogok yang telah menjadi kebiasaan pemimpin di eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, demokrasi yang tercemar seperti saat ini membutuhkan perubahan sesegera mungkin. Persoalan bangsa saat ini memperlihatkan betapa bibit disintegrasi telah menyebar luas di Indonesia, dan pada gilirannya akan membawa negara ini menjadi salah satu negara gagal di dunia.

Bukankah di era kepemimpinan Presiden SBY demokrasi semakin matang?
Sampai saat ini, pendapat mainstream tentang SBY menyatakan bahwa SBY seorang pemimpin yang kurang tegas, namun tetap populer karena adanya kepercayaan umum bahwa SBY memiliki komoditas politik yang paling langka dalam politik Indonesia, yakni integritas. Dunia politik Indonesia sangat kotor, dan munculnya berita mengejutkan dari WikiLeaks terkait korupsi SBY beserta keluarganya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sementara itu, sendi-sendi kehidupan bernegara semakin lama semakin lemah dan kropos. Kerusakan itu tercermin terutama di bidang ekonomi dan hukum. Mafia hukum semakin merajalela terutama karena para tokoh mafia hukum adalah justru pejabat di kejaksaan, kepolisian dan lembaga peradilan. Akibatnya, pisau hukum hanya tajam terhadap rakyat biasa, tetapi sangat tumpul terhadap kalangan elit yang memiliki uang dan kekuasaan.

Apakah terkait dengan tuduhan orientasi ekonomi kita yang neoliberal?
Kebijakan ekonomi neoliberal sudah terbukti di seluruh dunia tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat, walaupun berhasil meningkatkan kemakmuran sebagian kecil elit di negara berkembang. Tapi yang lebih penting lagi, kebijakan ekonomi neoliberal itu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi neoliberal telah memicu peningkatan kejahatan, ladang subur kekerasan sosial, meningkatkan rasa putus asa dan tindakan bunuh diri. Kemiskinan juga memicu radikalisme, serta mempertajam konflik sosial dan agama.

Berarti perlu political will dan kepemimpinan yang kuat?
Tidak hanya itu, Indonesia tidak mungkin menjadi Negara makmur dan besar tanpa reformasi birokrasi total. Dalam prakteknya, birokrasi lebih sering menjadi bagian dari masalah dan bukan solusi. Kepemimpinan SBY-Boediono yang lemah semakin mendorong berkembangnya demokrasi kriminal sehingga terjadi politik saling menyandera di kalangan elit politik. Dalam konteks demokrasi kriminal dan lemahnya kepemimpinan, perubahan politik harus dilakukan sekarang juga untuk mencegah kerusakan dan kemerosotan yang lebih parah lagi. Perubahan adalah solusi dari perangkap demokrasi kriminal, pemerintahan lemah dan bermasalah. Perubahan politik itu merupakan upaya untuk membuat demokrasi sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat.

Bagaimana dengan penegakan hukum?
Penegakan hukum akan dilakukan tanpa tebang pilih dan setiap warga negara akan diperlakukan sama di depan hukum. Agar supaya sistem demokrasi sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak dibajak oleh kekuatan uang, maka diperlukan reformasi pembiayaan partai politik.

Seperti apa reformasi pembiayaan partai politik itu?
Seperti halnya di Jerman dan Australia, partai-partai politik akan dibiayai oleh APBN dengan perkiraan biaya maksimum Rp. 0,5 triliun/tahun. Angka tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total APBN yang mencapai Rp. 1.200 triliun, dan dibandingkan dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh demokrasi kriminal. Sebagai prasyarat untuk mendapatkan biaya tersebut, partai-partai harus bersedia diaudit (termasuk audit investigatif), menegakkan good governance, dan hanya boleh mengajukan calon legislatif dan eksekutif yang memiliki integritas, kepemimpinan dan track record yang baik. Dengan cara itu, integritas, kepemimpinan dan track record akan jadi kriteria utama kaderisasi partai-partai.

Bagaimana dengan perubahan di bidang ekonomi?
Kebijakan ekonomi neoliberal yang tidak berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional akan digantikan dengan sistem ekonomi konstitusi. Prioritas utama akan diberikan kepada kemandirian dalam bidang pangan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara akan proaktif untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Percepatan tersebut juga dimaksudkan agar Indonesia dapat mengejar ketinggalannya dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, penduduk yang besar dan posisi geografis yang sangat strategis, Indonesia akan bisa menjadi salah satu negara besar yang sejahtera dan kuat di Asia.

Secara komprehensif, perubahan seperti apa yang dibutuhkan bangsa ini?
Perubahan baru bermanfaat jika terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat mampu mendapatkan 5P (Pangan, Pekerjaan, Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan Perumahan). Peningkatan penyediaan pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan perumahan juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan perubahan tersebut akan lebih cepat tercapai jika kita memperjuangkan kedaulatan politik, ekonomi, keuangan, pangan, energi, pertahanan dan teknologi. Kedaulatan itulah yang terabaikan, bahkan sengaja dilupakan selama 40 tahun terakhir, sehingga 80 persen rakyat Indonesia belum menikmati arti kemerdekaan dan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di Asia. Perubahan dari negara “terjajah” menjadi negara yang berdaulat merupakan kekuatan dahsyat untuk mencapai tujuan kemerdekaan.   

Sekilas DR Rizal Ramli:
Dr. H. Rizal Ramli lahir pada 10 Desember 1953, di Sumatera Barat.  Ia sudah yatim piatu ketika menginjak usia Sekolah Dasar, sehingga untuk melanjutkan pendidikannya ia terpaksa ikut bersama neneknya di Bogor. Di Kota Hujan ini ia menyelesaikan SD sampai SMA. Ketika lulus SMA dan diterima menjadi mahasiswa ITB tahun 1973, Rizal Ramli bingung karena tidak memiliki uang untuk membiayai kuliahnya. Akhirnya, ia bekerja dulu di sebuah percetakan di Kebayoran Baru, Jakarta.

Enam bulan kemudian, setelah uang terkumpul, barulah Rizal Ramli mengenyam bangku kuliah. Karena sudah mahir berbahasa Inggris sejak SMA, Rizal Ramli pun kemudian bekerja sebagai penerjemah buku-buku maupun makalah berbahasa Inggris. Pengalaman hidup yang pahit itu menempanya menjadi orang yang dekat dengan rakyat. Ia bisa menyelami dan berempati pada kaum miskin yang sulit menjangkau sandang pangan karena pernah merasakan kehidupan yang amat sulit di masa muda.

Sebagai aktivis, dalam kapasitas sebagai Deputi Dewan Mahasiswa ITB, Rizal Ramli merupakan salah satu motor penggerak aksi mahasiswa tahun 1978. Karena menentang Rezim Otoriter Orde Baru, Rizal Ramli sempat dipenjara selama 18 bulan.

Pernikahannya dengan Hj. Herawati (alam), sosok yang bersahaja dan sangat humanis, membuat mereka semakin dekat dengan lingkungan sekitarnya. Hera kerap terisak jika menyaksikan pengemis di jalanan. Ia tidak canggung memandikan anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan.

Pada tahun 1990, sepulang dari Amerika Serikat, seusai meraih Doktor Ekonomi dari Boston University, pasangan Rizal Ramli-Herawati sempat tinggal di Jl. Syaridin, Pasar Minggu. Mereka mendirikan Perpusatakaan Bambola bagi anak-anak di sekitar tempat tinggalnya.

Selain itu,  keluarga ini juga kerap mengedarkan buku untuk anak-anak jalanan lewat sanggar-sanggar anak jalanan. Perhatian terhadap masa depan akan-anak dari keluarga kurang mampu memang sangat besar. Ketika meluncurkan buku “HERA Dalam Keping-Keping Cerita Kehidupan, Karya, dan Kenangan”, untuk mengenang kembalinya Hera kepada Sang Pencipta, pada akhir tahun 2007, Rizal memberikan beasiswa kepada 15 mahasiswa ITB yang tidak mampu, di samping menyumbangkan buku bagi almamaternya.

Setelah dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil karena sikapnya yang dinilai “tidak etis” sering mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, Rizal Ramli kemudian kerap berkunjung ke berbagai pesantren, seperti di Cirebon dan Tasikmalaya, memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, turun ke pasar dan berdialog dengan para pedagang.

Rizal Ramli juga menggelar Safari Demokrasi dengan mengunjungi tokoh-tokoh yang pernah dizalimi penguasa Orde Baru, seperti Gus Dur, Adnan Buyung Nasution, dan Hariman Siregar. Rizal Ramli juga diminta memberikan ceramah Subuh oleh Radio El Shinta dan menjadi khatib pada Hari Raya Idul Fitri, 1 Oktober 2008,  di Lapangan Urip Sumoharjo, dengan tema “Kesalehan Sosial: Modal Dasar Bagi Perubahan Bangsa,”

Mengingat kebijakan ekonomi yang ditempuh sekarang masih saja bertumpu pada filosofi Neoliberalisme, Rizal Ramli akhirnya membulatkan hati untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2009. Langkah yang diayunkan, antara lain, dengan mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Bintang Reformasi.

Rizal Ramli identik dengan ECONIT Advisory Group, lembaga think tank independen yang didirikannya pada tahun 1992. Lewat ECONIT, Rizal Ramli kerap melontarkan pandangan kritis terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah Orde Baru, yang dilandasi filosofi Neo Liberalisme. Tulisannya tajam dan menghunjam, ditopang data yang akurat dan analisis yang logis. Tak pelak, di bawah kepemimpinan Rizal Ramli, ECONIT tampil sebagai lembaga think tank independen terkemuka, yang sering menyodorkan alternatif kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Keberpihakan Rizal Ramli kepada rakyat kecil sudah tertanam sejak menjadi aktivis mahasiswa ITB pada tahun 1970-an. Setelah melakukan perjalanan panjang ke kantong-kantong kemiskinan di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa, akhirnya pada awal 1977 Rizal Ramli mencetuskan gagasan Gerakan Anti Kebodohan (GAK), yang kemudian menjadi program Dewan Mahasiswa ITB. GAK menekankan agar pemerintah menyediakan anggaran yang memadai untuk menampung 7 juta anak-anak miskin yang tidak bisa menikmati pendidikan dasar karena ketiaadaan biaya. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden RI menggantikan BJ Habibie, Rizal Ramli diminta memimpin Badan Urusan Logistik (Bulog). Rizal Ramli bersedia memimpin Bulog karena Gus Dur berpesan agar Bulog dibenahi sehingga berpihak kepada wong cilik, kepada para petani.

Berikut sejumlah prestasi DR. Rizal Ramli saat menjalankan amanah menduduki berbagai posisi di perusahaan maupun pemerintahan:

Reformasi di Bulog
Citra Bulog saat itu memang sangat buram. Institusi yang bertugas menjaga stabilitas harga beras selama Soeharto berkuasa itu dikenal sebagai lumbung duit, dengan dana off budget yang amat besar. Di Bulog, Rizal Ramli menunjukkan kemampuan leadership-nya yang kuat dan tegas dengan melakukan perombakan besar-besaran lewat program restrukturisasi. Tujuannya, mengubah citra Bulog yang busuk menjadi lembaga yang transparan, accountable, dan profesional.

Pergantian dan mutasi besar-besaran dilakukan, mencakup lima pejabat eselon satu (deputi), 54 pejabat eselon dua (Kepala Biro dan Kepala Dolog). Dari 26 Kepala Dolog yang memimpin Daerah Operasi Bulog di seluruh Indonesia, 24 di antaranya dipensiunkan atau dimutasi. Perombakan yang fundamental itu berjalan mulus, tanpa menimbulkan gejolak yang berarti.

Keberpihakan kepada rakyat kecil, kepada para petani, diwujudkan dengan peningkatan harga patokan gabah. Pembelian yang dilakukan Bulog hanya dalam bentuk gabah, bukan beras, dari para petani. Hal ini dilakukan untuk memotong praktik pengoplosan beras impor dengan beras yang dibeli dari petani sebelum dimasukkan ke Bulog. Dengan begitu, yang dibeli oleh Bulog benar-benar gabah yang dihasilkan oleh para petani domestik, bukan dari impor.

Rizal Ramli juga meminta Ditjen Bea Cukai memasukkan impor beras ke dalam jalur merah, sehingga manipulasi volume dan harga impor beras bisa dimonitor secara lebih ketat. Langkah terobosan dilakukan Rizal Ramli dengan memangkas rekening Bulog dari 117 menjadi hanya 9 rekening. Sistem pembukuan di Bulog yang tidak karuan diubah menjadi Generally Accepted Accounting Principles, sehingga operasional Bulog bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dana off budget yang jumlahnya triliunan menjadi on budget, sehingga tidak bisa dipergunakan seenaknya, sebagaimana terjadi sebelumnya.  Pada bulan Agustus, Rizal Ramli meninggalkan Bulog – karena diberi kepercayaan Menjadi Menko Perekonomian – dengan posisi keuangan surplus triliunan rupiah. Keberhasilan Rizal Ramli membenahi Bulog dalam tempo singkat ini kemudian menjadi sampul muka majalah bisnis internasional terkemuka.

Menteri Koordinator Perekonomian: Proaktif dan Decisive
Gaya kepemimpinan yang kuat dan tegas, keberanian mengambil keputusan untuk persoalan yang pelik, dan kemampuan memecahkan masalah yang ditunjukkan selama memimpin Bulog, dilanjutkan Rizal Ramli ketika menempati pos Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas dan tanggung jawabnya kian berat, karena problem yang dihadapi lebih kompleks, yaitu membangkitkan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis ekonomi yang mendera sejak tahun 1997/1998.

Seminggu setelah dilantik sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli pun segera mencanangkan 10 Program Pemulihan Ekonomi. Program yang diluncurkan pada 4 September 2000 ini menunjukkan keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja alias pro-growth dan pro-job. Program yang kemudian dimasukkan ke dalam letter of intent (LoI) ini terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,8% di atas perkiraan semula yang hanya 2,3%. Jumlah penduduk yang bekerja naik 1 juta tenaga kerja. Semua sektor ekonomi yang tadinya lesu darah mulai menggeliat. 10 Program Pemulihan Ekonomi ini diakui dunia internasional sebagai program pemulihan ekonomi yang kredibel. Standard & Poor’s menaikkan rating rupiah dari C ke B, dengan outlook stabil.

Pada Mei 2001, sebagai Menko Perekonomian, doktor ekonomi lulusan Boston University ini melakukan kebijakan terobosan dengan menghapuskan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Banyak kalangan, baik domestik maupun internasional, menilai kebijakan yang ditempuh Rizal Ramli merupakan langkah yang tepat dan kredibel. Lewat kebijakan terobosan itu, negara berhasil memperoleh tambahan penerimaan Rp4,2 trilliun tanpa menjual selembar pun saham Telkom atau Indosat.

Ketua Tim Keppres  133: Negosiator yang Tangguh
Selaku Menko Perekonomian, Rizal Ramli juga dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Ketua Tim Keppres 133. Tim ini bertugas menyelesaikan restrukturisasi PLN dan renegosiasi kontrak-kontrak pembelian listrik swasta  bersama-sama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menteri terkait.

 Pada posisi ini, mantan dosen ekonomi Program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana UI ini berhasil menyelesaikan 16 dari total 27 kasus renegosiasi kontrak pembelian listrik swasta. Kontrak penjualan listrik swasta yang dibuat pada masa Orde Baru itu penuh dengan KKN dan mark-up, yang membebani PLN sebesar US$ 60 miliar.
 
Renegosiasi ditekankan pada penurunan tarif penjualan mereka ke PLN, dari sekitar US$ 7-9 cent per kWh menjadi hanya US$ 4 cent. Sebagai negosiator yang tangguh, melalui jalan panjang dan sejumlah terobosan yang ditempuh, Rizal Ramli berhasil menekan penjualan listrik swasta ke PLN, sehingga akhirnya beban PLN turun menjadi US$ 35 miliar.

Sebagai Ketua Tim Keppres 133, sepanjang Januari-Mei 2001 mantan aktivis yang pernah mendekam di penjara Sukamiskin Bandung pada 1978/79 itu, juga melakukan financial engineering terhadap neraca keuangan PLN dengan melakukan revaluasi aset PLN dan menetapkan kebijakan deffered tax payment agar cashflow PLN tidak terganggu. Terobosan ini membuat aset PLN meningkat dari Rp 52 triliun menjadi Rp 202 triliun. Modalnya melonjak dari minus Rp 9 triliun jadi Rp 119,4 triliun. Dengan revaluasi ini, struktur aset dan modal PLN menjadi sangat kuat, sehingga PLN kembali memiliki akses untuk mendapatkan modal kerja dari perbankan maupun dari pasar obligasi.

Menteri Keuangan: Kekuatan Persuasi dan Networking
Pada 13 Juni 2001, Presiden Abdurrahman Wahid memutasi Rizal Ramli dari Menko Perekonomian menjadi Menteri Keuangan. Sebagai Menkeu, Rizal Ramli harus mewakili pemerintah saat revisi APBN 2001 dilakukan. Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dan politik nasional, regional, dan internasional, revisi APBN harus dilakukan dengan cepat. Revisi APBN yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan, mampu diselesaikan Rizal Ramli hanya dalam tempo empat hari.

Pembahasan berlangsung sejak Jumat malam hingga Minggu dini hari, tepatnya, 13 -16 Juni 2001. Cepatnya pembahasan revisi APBN 2001 itu tak lepas dari sosok Rizal Ramli yang didukung daya persuasi tinggi dan networking yang luas di berbagai kalangan.

Presiden Komisaris PT Semen Gresik: Turn Around Menjadi BUMN Unggul
Tangan dingin Rizal Ramli dalam membereskan problem ekonomi membuat pemerintah menunjuknya sebagai Presiden Komisaris PT Semen GresikTbk. Tugas ini diemban sejak September 2006 hingga kini. Seperti di tempat-tempat tugas lain sebelumnya, Rizal Ramli juga melakukan sejumlah langkah strategis dan kebijakan terobosan untuk meningkatkan efisiensi, mendorong program pengurangan biaya dan meningkatkan keuntungan Semen Gresik. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan konsolidasi dan integrasi ketiga perusahaan, yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa sehingga menjadi ”one company with three brands”. Dengan demikian, kompetisi internal antar PT dikurangi sehingga tercipta sinergi positif. Bersama-sama Komisaris dan manajemen, dia mempersiapkan kerangka restrukturisasi organisasi dan finansial untuk jangka menengah.

Hasilnya luar biasa. Laba bersihnya naik 29,3 % menjadi Rp 1,295 triliun, dan EBITDA margin mencapai 26,1 % pada tahun 2006. Bahkan untuk pertama kalinya Semen Gresik Tbk masuk kelompok 7 BUMN yang paling menguntungkan. Semen Gresik memperoleh kenaikan laba bersih yang sangat tinggi, padahal penjualan semen secara nasional hanya naik 1,7 %. Baik PT Indocement maupun Holcim mengalami penurunan laba bersih. Nilai valuasi Semen Gresik melonjak dari US$105 per ton equivalent menjadi US$165 per ton equivalent per Agustus 2007. Dengan demikian valuasi Semen Gresik, jauh lebih tinggi dari para pesaingnya. Sementara harga sahamnya yang pada September 2006 'hanya' Rp 27.500/lembar, naik menjadi Rp38.500 pada 27 Desember 2006. angkanya naik lagi menjadi Rp54.500/lembar pada 11 Juli 2007 atau meningkat 98% sejak September 2006. Pada 1 Oktober 2007, Moody’s Investor Services memberikan peringkat Ba2 dengan prospek stabil kepada PT Semen Gresik, dua tingkat lebih tinggi dibandingkan peringkat sovereign Republik Indonesia.

Jejak langkah Rizal Ramli di pemerintahan itu, tak pelak lagi menunjukkan konsistensi pada perbaikan kesejahteraan rakyat banyak, kemampuan leadership-nya yang kuat, tegas, inovatif, serta berani mengambil keputusan dengan berbagai langkah terobosan pada saat yang sulit. Rizal Ramli juga konsisten mempertahankan kebijakan ekonomi Pro-Rakyat dengan keberaniannya menghadapi tekanan dari negara adi daya dan institusi seperti IMF dan Bank Dunia, seperti ketika renegosiasi harga listrik swasta PLN. Jadi, tak salah jika Rizal Ramli mendapat julukan Sang Penerobos alias Mr. Breakthrough.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sumber : http://buletininfo.com/?menu=news&id=7315

Last Updated on Saturday, 30 April 2011 15:26
 
Main page Contacts Search Contacts Search