KPK tak Berani Sentuh Lingkaran Kekuasaan PDF Print E-mail
Friday, 18 November 2011 10:08

Sikap tidak tegas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan adanya pertentangan kepentingan di lembaga itu menjadi penyebab tidak tuntasnya penyelesaian kasus-kasus kejahatan kerah putih yang terjadi di negeri ini. “Kalau saja pimpinan KPK berani, skandal Bank Century, misalnya, pasti dengan mudah bisa dituntaskan,” kata tokoh nasional perubahan Rizal Ramli saat berorasi di depan gedung KPK, Jumat (18/11) pagi.

Rizal Ramli hari itu didaulat bicara di hadapan massa demonstran oleh Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Sasmito Hadinagoro. Sasmito sendiri selama ini dikenal konsisten mendesak KPK segera menuntaskan sejumlah kasus besar skandal pajak yang disebutnya sebagai mafia big fish, yaitu mantan Menteri Keuangan Boediono yang kini menjadi Wakil Presiden, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan mantan Dirjen Pajak Darmin Nansution yang kini Gubernur BI. Pagi itu Sasmito menyebut Rizal Ramli sebagai Bapak Perjuangan Rakyat yang konsisten memimpin perubahan di negeri ini.

Menurut Rizal Ramli, selama ini pimpinan KPK hanya berani menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan para bupati/walikota dan gubernur. Padahal, kerugian negara yang mereka timbulkan hanya miliaran sampai puluhan miliaran rupiah. Sementara kalau sudah menyangkut kasus korupsi yang dilakukan oleh lingkaran kekuasaan, KPK tidak berani berbuat banyak.

“Saya ingat almarhum Baharudin Lopa pernah mengatakan, kejahatan keuangan terbesar dilakukan oleh kalangan kerah putih. Para pelakunya umumnya wangi, cantik dan ganteng-ganteng. Namun kerugian yang ditimbulkan mencapai triliunan hingga ratusan triliun rupiah. Ini antara lain terjadi pada BLBI, Bank Indover, Bank Bali,  dan skandal Bank Century. Biasanya muara kejahatan itu ke lingkaran kekuasaan. Nah kalau sudah begini, KPK tidak berani bertindak,” ujar Rizal Ramli yang juga Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan.

Kebijakan kriminal

Yang dilakukan penjahat kerah putih adalah mengubah kebijakan atau peraturan sehingga memudahkan perampokan uang negara. Ini biasa disebut criminal policy atau kebijakan kriminal. Motif pejabat yang melakukan kebijakan kriminal  tersebut tidak selalu uang, tapi bisa juga kekuasaan.

Mantan Menko Perekonomian itu mengaku tidak habis mengerti, mengapa KPK tidak segera mengusut tuntas skandal Century. Padahal, lanjut dia, tidak sulit untuk menelusuri aliran dana bail out Bank Century yang mencapai Rp6,7 triliun. Apalagi audit hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan jelas-jelas menyebutkan terjadinya aliran dana secara kontan dalam jumlah sangat besar.

Sebagai mantan Menteri Keuangan, Rizal Ramli tahu persis prosedur standar operasi aliran dana kontan dari Bank Indonesia (BI).  Setiap aliran dana kontan yang dikeluarkan  dari BI, harus dicatat dalam log book

(buku besar). Di situ dijelaskan secara rinci, antara lain jumlah, dalam pecahan berapa, tujuan pengiriman/penerima, bahkan nomor mobil yang membawa, dan nama sopirnya. “Jadi,  tidak sulit bagi KPK untuk mengusut tuntas skandal Century. KPK hrs meminjam buku itu. Dari situ bisa diketahui, kemana saja aliran dana kontan tersebut,” katanya.

Konflik kepentingan

Menurut dia, salah satu penyebab lambannya KPK dalam mengusut mega skandal korupsi, karena adanya konflik kepentingan di lembaga itu. Beberapa penasehat KPK adalah juga penasehat Kementerian Keuangan yang dalam kasus ini jelas-jelas berseberangan dengan KPK. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Pimpinan KPK harus mencopot penasehat yang punya konflik kepentingan sehingga menganggu proses penuntasan kasus-kasus mega korupsi yang dilakukan penjahat kerah putih. Contohnya penasehat yang juga mantan Ketua KPK ternyata merangkap menjadi penasehat Menkeu yang bermasalah, sehingga penasehat itu dikenal sebagai Markus Eemritus (mekalr kasus-kasus kakap).

Kendala lain yang menghambat kinerja KPK adalah karena para penyidiknya merupakan orang-orang ‘pinjaman’ dari kepolisian,  dan kementerian keuangan (BPKP). Status sebagai pegawai ‘pinjaman’ itu menyebabkan mereka ragu-ragu dalam mengusut para pejabat yang juga para petinggi kedua DI institusi tersebut. Solusinya, KPK harus segera mengangkat para penyidik tersebut menjadi pegawai tetap KPK. Dengan begitu, mereka loyal kepada KPK dan tidak lagi ragu-ragu jika memeriksa pejabat tinggi Kemenkeu dan Kepolisian.

Rizal Ramli juga menyarankan KPK bertindak lebih agresif untuk membongkar kejahatan kerah putih yang merugikan negara triliunan rupiah. Jika perlu, pimpinan KPK bisa mengundang para ekonom independen untuk dimintai masukan dan pendapatnya. Cara ini pernah dilakukan DPR, yaitu dengan mengundang para mantan menteri keuangan dan pengamat ekonomi.

“Sebagai mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, saya bisa jelaskan dengan panjang lebar, bahwa benar-benar telah terjadi perampokan uang negara secara besar-besaran. Waktu kasus Bank Bali, cuma diperlukan waktu dua bulan untuk mengaudit dan berhasil menelusuri aliran dana sampai lapis kelima. Sayangnya KPK pasif jika menyangkut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pusat kekuasaan. Inilah yang menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan KPK sekarang?” tukas Rizal Ramli. (*)

 
Main page Contacts Search Contacts Search