HENTIKAN TINDAKAN KEKERASAN DI PAPUA PDF Print E-mail
Tuesday, 06 December 2011 10:45

KOALISI PERUBAHAN UNTUK PAPUA

 

 

Mencermati perkembangan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir, KOALISI PERUBAHAN UNTUK PAPUA menyayangkan hingga kini masih terjadi tindakan teror dan intimidasi, serta penggunaan kekerasan terhadap warga Papua yang tidak manusiawi oleh aparat keamanan.

 

Teror dan intimidasi tersebut antara lain dialami para mahasiswa asal Papua di Jakarta, terutama yang tinggal di asrama-asrama. Mereka didatangi orang-orang tertentu dan ditanya tentang banyak hal yang menimbulkan suasana ketakutan.


Akibat teror tersebut, para orang tua minta anak-anaknya segera pulang. Mereka merasa khawatir anak-anaknya akan tewas jauh dari rumah. Di Papua sendiri,  menjelang tanggal 1 Desember, rumah-rumah penduduk didatangi aparat keamanan dan penghuninya diminta mengibarkan bendera merah putih. Jika tidak, mereka dianggap bukan orang Indonesia dan diancam akan dibunuh. Bahkan kini banyak beredar layanan pesan singkat (short message services/SMS) yang jelas-jelas teror dan sengaja ditebar untuk menimbulkan suasana ketakutan kepada warga.

 

Sehubungan dengan itu, KOALISI PERUBAHAN UNTUK PAPUA, dengan ini menyatakan:

 

1.      Bahwa, Papua juga merupakan bagian dari Republik Indonesia. Bahkan, sejarah Indonesia antara lain juga dimulai dari Papua. Sejumlah tokoh kemerdekaan pernah dibuang Belanda ke Boven Digoel, Papua. Soekarno sendiri menghormati jasa putra Papua, antara lain Johanes Abraham, dalam bentuk patung “Bebaskan Irian Barat” di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

 

2.      Bahwa, dari berbagai kejadian yang  terus berlangsung di Papua hingga saat ini, pemerintah sepertinya tidak pernah mau belajar dari pengalaman sejarah. Berlarut-larutnya penyelesaian konflik di daerah, seperti di bekas Timor Timur dan Aceh, disebabkan karena pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan yang sering tidak manusiawi.

 

3.      Bahwa, Pemerintah harus menghilangkan ketakutan berlebihan terhadap gerakan yang dituding sebagai sparatis, yang akan melepaskan diri dari Indonesia. Sikap paranoid seperti itulah yang menjadi penyebab utama tindakan represif aparat, dan penggunaan kekerasaan yang bertentangan dengan hak azasi  di Papua.

 

4.      Bahwa, pendekatan keamanan dan kekerasan yang ditempuh selama ini di daerah-daerah konflik terbukti tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang ada justru semakin menimbulkan kebencian penduduk setempat,  peningkatkan eskalasi konflik, dan semakin besarnya tuntutan untuk melepaskan diri dari NKRI.

 

5.      Bahwa, Pemerintah harus mewaspadai adanya kelompok-kelompok di dalam negeri yang terus berusaha memelihara terjadinya konflik di Papua untuk kepentingan individu dan kelompok mereka.

 

6.      Bahwa, Pemerintah juga harus menyadari adanya pihak-pihak luar yang mendorong kemerdekaan Papua, walaupun dalam pernyataan resmi mereka mendukung Papua tetap berada dalam bingkai NKRI. Motif utama adalah penguasaan sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah, serta menancapkan hegemoni mereka di Papua.

 

7.      Bahwa, pemerintah harus segera menghentikan politik dua muka terhadap Papua, yaitu di satu sisi dalam berbagai pernyataan resmi menyatakan akan menggunakan pendekatan tanpa kekerasan dan damai terhadap Papua. Tetapi di sisi lain, dalam prakteknya justru melakukan tindakan kekerasan dan teror yang menimbulkan suasana ketakutan di Papua. Politik dua muka tersebut sangat berbahaya dan justru menimbulkan kebencian dan memperbesar tuntutan melepaskan diri serta mempercepat disintegrasi Indonesia. Berbagai tindakan represif seperti yang selama ini dilakukan justru memancing masuknya campur tangan internasional yang merugikan kepentingan nasional.

 

8. bahwa, pemerintah harus membeberkan secara transparan tindakan kekerasan yang terjadi, dan segera mengadili mereka yang melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak azasi, baik di Papua maupun mereka yang memberi perintah tersebut dari Jakarta.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk dijadikan masukan bagi Pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif dan manusiawi.

 

 

 

Jakarta, 6 Desember  2011

 

 

 

 

DR. Rizal Ramli

Ketua Umum

Antie Solaiman

Sekretaris Jenderal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 06 December 2011 10:55
 
Main page Contacts Search Contacts Search