Sudir Santoso: Lebih Baik Saya Pulang Nama PDF Print E-mail
Wednesday, 04 January 2012 02:09

UU Desa Harus Disahkan dalam Tempo Sepekan

 

 

Hujan tiba-tiba saja tumpah. Tidak terlalu deras, memang. Meski begitu, hujan itu telah membasahi bumi Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekitar 500 kepala desa dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah yang siang itu berkumpul di Candi Resto, jalan Solo Raya Baru nomor 33, Sukoharjo pun seperti mendapat energi tambahan.

“Hujan adalah berkah dari Allah Yang Maha Kuasa. Orang-orang tua kita dulu percaya, hujan juga jadi pertanda bahwa cita-cita kita, yaitu disahkannya UU Desa, akan tercapai. Insya Allah. Amin...,” ujar Rizal Ramli, Ketua Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Selasa (3/1), yang disambut gemuruh tepuk tangan para Kades.

Dari rumah makan ini, Parade Nusantara akan menentukan tonggak sejarah perjuangan bagi kesejahteraan rakyat desa. Karenanya, Sudir Santoso Ketua Umum Parade Nusantara, seperti tidak pernah kehabisan energi dalam membakar semangat juang anggotanya yang berjumlah sekitar 73.000 kepala desa di seluruh Indonesia.

“Jangan berkata anda sudah lelah berjuang. Saya sudah empat bulan tidak ketemu anak istri, karena keliling nusantara untuk membakar semangat teman-teman. Hari ini saya dan pak Rizal Ramli terdampar di Jateng untuk mengawal UU Desa. Sebelumnya kami sudah ke Banten dan Pandaan, Jatim,” ungkap Sudir.

Sudir yang seperti biasa berbaju lengan panjang dan berpeci hitam tersebut kemudian menjelaskan panjang lebar kiprah Rizal Ramli di Parade Nusantara. Mantan Menko Perekonomian itu bukan baru kemarin cawe-cawe di organisasi para kepala desa. Dia sudah menjadi Ketua Dewan Pembina sejak enam tahun lalu.

“Saya sengaja kembali menyeret-nyeret pak Rizal Ramli lagi. Perjuangan kami sepertinya sudah mencapai titik klimaks setelah untuk kesekian kalinya demo di jakarta tetap saja diabaikan. Saat itu saya berpikir, saatnya mengeluarkan ‘singa’ yang Parade Nusantara untuk turun gelanggang. Maka, jadilah saya dan pak Rizal Ramli keliling membakar semangat kawan-kawan untuk tetap konsisten mengawal UU Desa,” papar Sudir.

 

Pilih pulang nama

Sudir dan kawan-kawannya memang wajar kalau marah. Dua kali mereka ditipu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan iming-iming akan dibuatkan UU Desa, Sudir bekerja keras mendulang suara para Kades dan masyarakatnya untuk memenangkan SBY sebagai presiden pada 2004. Namun setelah jasa-jasa disorongkan, janji itu ternyata tidak terbukti. Hal serupa juga terjadi pada Pilpres 2009, kembali SBY menebar janji yang akhirnya tak kunjung terbukti.

SBY ingkar janji terhadap Parade Nusantara juga dikuatkan Suryo Hadianto, Sekretaris Desa Towangsang, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. “Saat Kongres Parade Nusantara di Solo, SBY sudah janji akan menerbitkan UU Desa kalau kita mendukung dia jadi Presiden. Tapi, janji itu tidak ada buktinya. Sebaiknya kita menuntut SBY karena melakukan pembohongan publik di Polsek Pasar Kliwon, Solo,” ujarnya.

Sehubungan dengan itu, Sudir bertamsil Parade Nusantara sudah memenangi semua pertandingan sejak babak penyisihan, 16 besar, 8 besar, empat besar, dan semi final. Karenanya organisasi para Kades ini bertekad harus memenangi grand finalnya, UU Desa harus disahkan dalam tempo sepekan. “Kalau tidak, saya lebih suka pulang nama dan pakaian yang diantarkan teman-teman kepada keluarga di rumah,” tukas Sudir yang disambut tepuk tangan dan yel-yel “hidup, hidup, hidup!”

Kekecewaan  demi kekecewaan Parade Nusantara membuat organisasi ini berubah seperti banteng terluka. Mereka sudah melihat tidak ada kata untuk mundur. Pilihannya, sahkan UU Desa atau revolusi. “Kalian sanggup?” tanya Sudir dengan suara bergema yang segera disambut teriakan “Sanggup!” yang menggelegar dari para Kades yang hadir.

 

Buta dan tuli

Ki Enthus Susmono, dalang terkenal yang juga Pembina Parade Nusantara Kabupaten Tegal, menyatakan pejabat sekarang sudah buta tuli. Mereka selalu abai dengan penderitaan dan tuntutan rakyat. Para pejabat lebih mementingkan diri dan kelompoknya dengan korupsi dan berbagai pelanggaran moralitas lain.

“Sehubungan dengan itu, saya mengajak para kepala desa untuk bersama-sama terus berjuang dengan aksi yang lebih konkret. Kata-kata saja tidak cukup bagi pejabat kita. Mereka harus dibuka mata dan telinganya. Dengan begitu mudah-mudahan hatinya pun akan terbuka.

Untuk itu, saya menyatakan siap menyambut ajakan Sudir agar turun gunung,” kata Enthus yang memproklamirkan diri sebagai dalang superstar ini.

Dia juga mengkritisi amandemen UUD sehingga wujudnya seperti sekarang yang cenderung neolib. Seharusnya, lanjut Enthus, yang diamandemen adalah doa yang biasa dibaca ketika upacara bendera. Jika sebelumnya doa-doa itu berunyi, “Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa para pemimpin kami...”

“Seharusnya, doa itu diubah menjadi  “Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa para pemimpin kami yang jujur. Sedangkan bagi pemimpin-pemimpin yang korup dan curang, hukumlah mereka dengan penyakit lemah syahwat...” kata Enthus yang disambut tawa hadirin tergelak-gelak.

 

Alokasikan 7-10%

Terkait tuntutan para Kades agar UU Desa, Rizal Ramli menyatakan dukungan penuh. Menurut Ketua Umum Aliansi Perubahan untuk Rakyat itu, UU Desa sangat penting. Idealnya Kades memang memiliki kewenangan dan dukungan keuangan. Dengan begitu mereka bisa memiliki sumber daya untuk membangun desa dan mensejahterakan rakyatnya.

“Saat ini anggaran desa hanya sekitar 1,3% dari APBN. Ini jauh dari cukup. Akibatnya, pembangunan desa seperti jalan di tempat. Urbanisasi pun tak terhindari dengan segala masalah sosialnya. Seharusnya negara alokasikan anggaran 7-10% agar para Kades dan perangkat desa bisa membangun irigasi tertier, jalan desa, dan berbagai fasilitas lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa,” papar Rizal Ramli.

Di akhir sambutannya, Rizal Ramli mengingatkan ucapan Bung Karno, bahwa para penjajah akan kembali datang ke Republik Indonesia. Namun mereka tidak datang dengan tentara dan senjata atau gubernur jenderal. Mereka akan kembali menjajah Indonesia lewat ekonomi. Inilah yang disebut neokolonialisme.

“Kini sinyalemen Bung Karno sudah terbukti. Mereka menjajah melalui UU yang draftnya mereka buat. Produknya antara lain UU Migas dan UU Air. Kita juga dikondisikan untuk selalu mengekspor komoditas primer, baik pertanian maupun pertambangan. Padahal, setelah diolah negara importir itu menikmati nilai tambah ratusan kali lipat dari harga bahan mentahnya. Saat perubahan terjadi, kita akan hentikan semua itu. Kita harus mandiri agar kesejahteraan sebagian besar rakyat bisa ditingkatkan,” tukas Rizal Ramli. (*)

 

Last Updated on Wednesday, 04 January 2012 02:43
 
Main page Contacts Search Contacts Search