Jejak 11 Bulan RR di Kabinet (Agustus 2015-Juli 2016): Kebijakan Terobosan dan Legacy PDF Print E-mail
Monday, 16 January 2017 14:22

 

 

 

 

 

Apa yang bisa diperbuat dalam tempo 11 bulan menjabat? Pertanyaan seperti itu sering mengemuka dan dijadikan sebagai excuse atas minimnya prestasi. Biasanya, excuse itu diikuti dengan pernyataan berikutnya, masih banyak yang harus dipelajari, dan atau ucapan senada lainnya.

 

Tapi pakem seperti itu tidak berlaku bagi seorang Rizal Ramli. Rekam jejaknya di banyak tempat selalu saja meninggalkan legacy. Yang masih segar dalam ingatan adalah sepak terjangnya di kabinet kerja Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Kendati hanya berlangsung singkat, 11 bulan (Agutus 2015-Juli 2016), RR begitu dia biasa disapa, terbukti mampu berkontribusi secara signifikan bagi implementasi Nawacita yang dijanjikan Jokowi saat kampanye Capres 2014.

 

Salah satu ciri utama dari tokoh nasional yang dikenal gigih mengusung mazhab ekonomi konstitusi (tentu saja, sebelum berkali-kali diamandemen secara ugal-ugalan) ini, adalah kebijakan-kebijakannya yang bersifat terobosan. Para pakar manajemen sering menyebut pendekatan seperti itu dengan "out of the box".

 

Namanya juga kebijakan terobosan, maka ia akan menerobos rutinitas yang cenderung membosankan, mandeg. Akibatnya, tidak jarang kebijakan itu harus bergesekan dengan zona nyaman pihak-pihak tertentu. Bahkan, tidak mustahil juga melabrak kepentingan para pemburu rente yang memang jumlahnya lumayan bejibun di negeri ini.

 

Kalau sudah begitu, mau tidak mau terjadi riak-riak, bahkan gelombang. Maklum, para pemburu rente yang terusik itu umumnya adalah kelompok elit, baik elit politik maupun ekonomi. Bisa juga mereka adalah kombinasi keduanya. RR menyebut yang demikian dengan sebutan Pengpeng, alias penguasa yang merangkap pengusaha.

 

Secara umum, penggemar komik dan cerita silat ini membagi kebijakannya dengan dua sebutan. Yaitu, jurus Rajawali Ngepret dan Jurus Rajawali Bangkit. Jurus Rajawali Ngepret mengacu pada kebijakan yang membenahi tata kelola pemerintahan agar bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sedangkan Jurus Rajawali Bangkit adalah kebijakan untuk membangkitkan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya bangsa ini agar Indonesia dapat terbang tinggi. Agar Indonesia menjadi bangsa yang maju, rakyatnya sejahtera, dan disegani di dunia.

 

Berikut ini sebagian rekam jejak kebijakan terobosan Rizal Ramli selama 11 bulan berada di Kabinet Jokowi:

 

1. Jurus Rajawali Ngepret Rizal Ramli yang pertama adalah memperingatkan Garuda Indonesia agar lebih fokus dan memperkuat jalur penerbangan domestik dan regional. Kepretan disampaikan karena Menteri BUMN Rini Sumarno meminta Garuda membeli 30 pesawat berbadan lebar Airbus A 350. Padahal pesawat jenis ini hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Setelah terjadi silang pendapat cukup lama, akhirnya pada April 2016 pemerintah menyetujui Garuda membeli 14 pesawat Airbus A 330 yang cocok untuk penerbangan domestik dan regional. Pesawat jenis ini lebih efisien bahan bakarnya daripada A 350.

2. Masih di awal jabatannya, RR mengritik rencana pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt sampai 2019. Menurut dia, rencana tersebut mustahil bisa dicapai. Bukan saja secara teknis sulit diwujudkan, tapi juga karena kebutuhan riil tidak sebesar itu

3. Setelah melakukan kajian yang matang, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW.  Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada total pasokan pembangkit sebesar 95,5 MW sampai 2019.

Dengan kebutuhan pada beban puncak yang 74.5 MW, maka ada kapasitas yang idle sebesar 21.3 MW. Padahal, sesuai UU PLN harus membeli minimal 72% listrik yang dihasilkan swasta. Artinya, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$10,7miliar/tahun.

Menteri ESDM Sudirman Said yang sebelumnya berhadapan dengan RR dan berada di gerbong Wapres Jusuf Kalla dalam bersilang pendapat soal ini, akhirnya pada 3 Februari 2016 menyatakan tidak yakin mampu menyelesaikan proyek 35.000 MW.  Begitu juga dengan Menko Maritim yang baru, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui sampai 2019, yang bisa terealisasi hanya 20.000 MW-25.000 MW saja.

Presiden Jokowi pada 13 Mei 2017 telah meminta proyek ini dievaluasi ulang. Dia merasa target 35.000 MW sampai tahun 2019 tidak akan selesai. Yang terbaru, Jokowi akhirnya minta agar proyek ambisius tersebut dikalkulasi ulang. Alasannya, terjadi perbedaan hitung-hitungan antara kebutuhan listrik dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan listrik hingga akhir periode jabatannya hanya sekitar 19.000 MW.  Persis seperti argumen Rizal Ramli di Agustus 2016.

4. Kebijakan RR lainny adalah, dia minta PLN menghapus biaya administrasi pulsa listrik pra bayar. Sebagai Menko, dia sudah lama mendengar keluhan rakyat konsumen listrik pra bayar ini. Antara lain, karena jumlah ‘pulsa’ listrik yang diterima tidak sesuai dengan yang dibayar. Ternyata hal ini disebabkan adanya berbagai biaya yang memberatkan konsumen. Aantara lain, biaya administrasi bank, Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga biaya materai. Semua biaya itu dibebankan pada tiap kali transaksi.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir bergerak cepat. Setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya dia memangkas bahkan menghapus beberapa biaya tersebut, termasuk biaya administrasi perbankan.

5. RR tercatat  berhasil mencegah rencana Menteri ESDM yang akan memperpanjang kontrak karya Freeport sebelum waktunya. Sesuai dengan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014, perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan dua tahun sebelum kontrak Freeport habis pada 2021. Menko bahkan secara terang-terangan menuding Menteri ESDM Sudirman Said keblinger terkait rencananya tersebut. Dia menilai Sudirman Said melampaui wewenangnya.

Silang pendapat ini berjalan lumayan lama. Namun akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan, Freeport baru boleh mengajukan perpanjangan kontrak karya pada dua tahun sebelum kontrak sebelumnya berakhir. Artinya, Sudirman Said gagal memperpanjang kontrak Freeport lebih awal.

6. Rizal Ramli berhasil memperjuangkan pemanfaatan gas di Blok Masela dengan menggunakan kilang darat (onshore). Sebelumnya, Menteri ESDM ngotot menghendaki agar kilang dibangun di laut (offshore).

Namun RR menolak anggapan bahwa perdebatan soal Blok Masela hanya berkutat pada soal membangun kilang di darat atau di laut. Sejatinya perkara ini lebih pada pertarungan mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) di di tanah air. Pasalnya, sejak merdeka Indonesia hanya memanfaatkan SDA yang berlimpah untuk ekspor produk mentah tanpa mengembangkan industri pendukung dan turunannya.

Dengan membangun kilang di darat, paradigmanya adalah sumber daya alam akan digunakan untuk mengembangkan industri agar ada nilai tambah. Kalau gas di Masela dieskpor, maka hanya akan menghasilkan sekitar US$2,5 miliar. Tapi kalau dibangun industri down stream, seperti industri pupuk dan petrokimia maka akan menghasilkan sekitar US$6,5 miliar bahkan bisa mencapai US$8,5 mliar kalau dihitung multiplier effect-nya. Dengan begitu, Blok Masela bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat Maluku dan sekitarnya yang belum banyak berubah sejak 70 tahun merdeka.

7. RR juga berhasil menurunkan angka Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat awal ditanganinya, dwelling time mencapai 5-6 hari. Namun dengan sejumlah program terobosan dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait, angkanya bisa diturunkan menjadi 3,2 hari sesuai target awal Presiden Jokowi. Sukses ini membuat Jokowi minta agar dwelling time di Tanjung Priok menjadi acuan bagi di seluruh pelabuhan lainnya di Indonesia.

8. Guna mengembangkan industri pariwisata, Rizal Ramli melakukan terobosan dengan menetapkan 10 destinasi wisata priorotas. Langkah ini terbilang baru, karena sebelumnya dana pengembangan pariwisata disebar ke banyak daerah tujuan wisata. Akibatnya, tidak ada pembangunan dan perubahan berarti.

Lewat penentuan destinasi wisata prioritas tersebut, lapangan kerja naik dari tiga juta menjadi 7 juta pada 2019. Begitu juga dengan jumlah wisatawan yang sebelumnya 10 juta ditargetkan menjadi 20 juta orang pada tahun 2019, dengan penerimaan devisa naik dari US$10 miliar menjadi US$20 miliar.

9. Masih dalam rangka peningkatan industry pariwisata, RR juga mulai memperkenalkan branding pariwisata DKI Jakarta. Dia membagi jenis pariwisata Jakarta menjadi lima, business tourism, maritim tourism, culinary tourism, health tourism dan art and culture tourism. Destinasi kelima branding itu diarahkan ke Kota Tua dan Kepulauan Seribu sebagai pengembangan wisata maritim.

10. Untuk mensukseskan program kunjungan wisatawan, Rizal Ramli mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Meski banyak negara yang mendapat fasilitas bebas visa. Pemerintah tidak sembrono dalam pemberian fasilitas tersebut. Ada sejumlah negara yang tidak dimasukkan dalam daftar negara yang diberi bebas visa.

Ada negara-negara yang ditolak, yaitu yang warganya aktif dalam perdagangan narkoba. Begitu juga dengan negara-negara yang dikenal sebagai eksportir ideologi ekstrem, tidak ada bebas visa. Dengan kebijakan ini, target meningkatkan kunjungan wisman dari 10 juta menjadi 20 juta wisman pada 2019 akan bisa diwujudkan.

11. RR juga membentuk sejumlah Badan Otoritas Pariwisata untuk mengelola 10 destinasi utama pariwisata. Salah satunya adalah pembentukan Badan Otoritas Pariwisata di Danau Toba yang ditargetkan menjadi Monaco of Asia. Badan seperti ini kelak hadir di tiap destinasi utama pariwisata. Ke-10 daerah tujuan utama pariwisata itu mencakup Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Danau Toba (Sumatera Utara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai(Maluku Utara), serta Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur).

12. Masih terkait dengan kebijakan pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu memerintahkan perpanjangan Bandara Sibisa agar bisa didarati pesawat berbadan sedang. Bandara Sibisa dipilih karena hanya berjarak 20 Km dari kawasan wisata Danau Toba.

Juga dibangun Tol Medan-Parapat. Jika sebelumnya jarak Medan-Parapat harus ditemuh sekitar 6-8 jam berkendara, kelak bisa dipangkas menjadi hanya dua jam. Juga ada penambahan wilayah wisata Danau Toba seluas 500 hektar yang akan digunakan untuk eco-tourism.

13. RR benar-benar serius dalam mengembangkan pariwisata. Untuk itu, dia menghapuskan Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT) Karena dinilai terlalu administratif. Rizal Ramli mengganti pendekatan keamanan ke pendekatan berbasis teknologi informasi. Cara ini lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi masalah-masalah keamanan.

Sebelumnya, untuk mengurus izin masuk kurang kapal cruise diperlukan waktu hingga empat bulan. Dengan kebijakan baru tersebut, hanya diperlukan lima hari untuk mengurus perizinan secara online. Begitu juga dengan izin Yacht yang sebelumnya butuh waktu seminggu, sekarang kurang dari 24 jam.

14. Rizal Ramli melakukan pembenahan dalam industri garam nasional. Caranya, dia mengganti sistem impor berbasis kuota menjadi sistem tariff. Akibat sistem kuota yang selama ini diterapkan, impor dan distribusi garam nasional dikuasai oleh beberapa pemain tertentu. Akibatnya konsumen, baik masyarakat sebagai konsumen akhir maupun industri makanan dan minuman banyak dirugikan.

Dengan impor sistem tarif, terbuka peluang persaingan usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam. Pemerintah menerima pemasukan dari pajak-pajak. Sedangkan konsumen bisa memperoleh garam pada harga yang lebih murah. Sementara petani garam bisa terus memproduksi garam karena produksinya diserap pabrikan.

15. RR menggagas  pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) atau Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit. Badan hasil kerja bareng dengan dengan Malaysia ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil di kedua negara. CPOPC dimaksudkan untuk mengendalikan harga minyak sawit global. Lewat Dewan ini, daya saing dan harga CPO Indonesia-Malaysia di pasar internasional bisa lebih baik. Sejak pembentukan CPOPC, harga CPO telah naik $120/ton. Di atas semua itu, nasib dan kesejahteraan petani pun akan meningkat.

Saat meresmikan CPOPC, Presiden Jokowi menyatakan dewan ini punya arti penting. Asal tahu saja, Indonesia dan Malaysia menghasilkan sekitar 85% produksi crude palm oil (CPO) dunia.

16. Salah satu kebijakan terobosan RR yang bisa disebut fenomenal adalah revaluasi asset. Gagasannya ini masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid 5, Oktober 2015. Tanpa bermaksud menafikan berbagai paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya, tawaran relaksasi perpajakan bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset benar-benar effektif.

Pada aturan sebelumnya, bila perusahaan merevaluasi asetnya, maka dikenai pajak selisih aset paska revaluasi 10%.  Berdasarkan kebijakan baru, Untuk perusahaan yang merevaluasi asetnya di semester II 2015 kena tarif pajak penghasilan (PPh) 3%. Bila dilakukan di semester pertama 2016 pajaknya 4%. Nah, jika dilakukan pada semester kedua 2016, pajaknya sebesar 6%. Setelah periode itu kembali ke tarif normal.

Hasilnya, dahsyat. Setelah merevaluasi  asset, sampai akhir 20015 saja, pemerintah meraih Rp10,6 triliun dari tambahan pajak kenaikan aset  BUMN yang mencapai Rp800 triliun. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya.

Angka ini belum termasuk tambahan penerimaan PPh hasil revaluasi aset PT PLN (Persero). Maklum, sebelumnya PLN sudah menyetor pajak Rp6,2 triliun sebagai konsekwensi lonjakan asetnya. Pasca revaluasi, aset PLN naik jadi Rp1.100 riliun dari sebelumnya Rp600 triliun. Jumlah pajak yang harus dibayar PLN mencapai Rp14,2 triliun. Total pajak selisih asset hasil revaluasi yang diterima pemerintah sekitar Rp20 triliun.

Di luar peningkatan penerimaan pajak yang besar, ada manfaat lain. Jika sebagian dari selisih aset paska revaluasi disuntikkan ke modal, maka modal perusahaan melonjak. Bonafiditas perusahaan yang modalnya besar tentu lebih baik daripada yang pas-pasan. Kemampuan perusahaan untuk menanggung risiko juga bertambah. 

Kinerja keuangan yang membaik ini akan meningkatkan leverage perusahaan untuk nenghimpun dana secara massif dan, yang lebih penting lagi, murah.  Berbekal modal yang kuat, perusahaan bisa meraup dana segar lewat initial public of fering (IPO) saham, secondary public offering (SPO) saham, rights issue, penerbitan obligasi, juga sindikasi pinjaman bank.

Lalu, dengan modal dan pendanaan yang kuat, perusahaan bisa melakukan berbagai aksi korporasi. Mulai dari ekspansi sampai diversifikasi usaha. Ini artinya, bisa lebih banyak tenaga kerja yang bisa terserap. Degan begitu, soal pengangguran yang selama ini jadi problem pemerintah, bisa ikut teratasi.

Seperti disampaikan sebelumnya, kebijakan revaluasi aset ini bakal memacu pertumbuhan ekonomi. Paling tidak, pada tahap awal ada banyak profesi yang ketiban rejeki.  Yang sudah pasti para appraisal alias penilai aset. Lalu, akuntan publik, notaris, konsultan pajak juga dipastikan ikut kecipratan rejeki. Begitu banyak pekerjaan revaluasi aset, tentu membuat berbagai perusahaan penunjang itu jadi sibuk. 

Seiring dengan menggelembungnya aset dan melonjaknya modal, perusahaan punya leverage untuk mengail dana segar. Di sini sejumlah profesi lain juga ikut menikmati.  Mereka di antaranya para underwriter, manajer investasi, bahkan Public Relations dalam upayanya menaikkan citra positif perusahaan. 

Hebatnya lagi, mereka bakal rajin promosi ke dalam dan luar negeri tentang perusahaan yang bersangkutan khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Ini jelas bisa menjadi promosi gratis sekaligus berkredibilitas tinggi. Gratis, karena tidak perlu mengalokasikan bujet mahal untuk promosi dan beriklan. Kredibilitas tinggi, karena yang berpromosi bukanlah pejabat birokrasi. Promosi yang dilakukan sesama swasta, membuat tingkat kepercayaan calon investor bisa dipastikan lebih tinggi. 

17. RR pula yang mengusulkan agar Paket Ekonomi ke-8 membebaskan bea masuk spare parts Industri Penerbangan. Melalui kebijakan ini pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha penerbangan nasional dalam hal pemeliharaan dan perbaikan pesawat. Juga mendorong tumbuhnya industri suku cadang dan komponen pesawat terbang dalam negeri. Lebih jauh diharapkan kebijakan ini dapat membuka ruang bagi hadirnya pengembangan kawasan usaha pemeliharaan pesawat terbang.

Lewat kebijakan ini, perusahaan penerbangan yang memerlukan spareparts (suku cadang), kapan pun bisa mendatangkannya dan bisa memperoleh dengan cepat. Sejatinya, kebijakan ini sudah lama disuarakan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Karenanya, mereka sangat berterima kasih kepada RR atas terbitnya beleid pemerintah yang membebaskan bea masuk suku cadang pesawat. Apresiasi itu antara lain datang dari PT Dirgantara Indonesia.

18. Saat menjabat sebagai Menko Maritim, RR juga mendorong peningkatkan sistem pendidikan nasional berbasis kejuruan di Indonesia guna meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional Indonesia (TPI). Menurut dia, dalam dunia pendidikan Indonesia terlalu beriblat ke sistem seperti Amerika dan Inggris. Padahal ada sistem pendidikan lain yang lebih mengutamakan sistem pendidikan kejuruan yaitu vocational training dan politeknik yaitu sistem pendidikan Jerman, Austria dan Swiss

Menko Rizal menilai, pendidikan berbasis kejuruan, lebih mampu menciptakan lulusan yang siap pakai. Dengan demikian, para lulusan relatif lebih mudah mendapatkan pekerjaan setelah usai masa pendidikan. Dengan sistem pendidikan kejuruan, siswa bisa mereka lebih fokus, sehingga alumninya bisa masuk cepat ke industri

Perlu ada transformasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari yang sifatnya umum, dari yang sifatnya unskilled menjadi Tenaga Profesional Indonesia. Karenanya dia menggandeng Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa menyiapkan balai latihan kerja untuk mendukung transformasi sgar tenaga profesional Indonesia memiliki kemampuan di bidangnya.

19. Selama berpuluh-puluh tahun ikan Indonesia dicuri nelayan negara-negara tetangga. Mereka menggunakan kapal-kapal asing yang jumlahnya lebih dari 7.000 kapal. Setiap tahun jumlah kerugiannya mencapai puluhan miliar dolar. Mentri Kelautan Ibu Susi melakukan tindakan keras dan tegas kepada kapal kapal ikan asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia.

Walaun banyak kritik terhadap langkah2 tegas Mentri Susi didalam dan diluar Kabinet, RR memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tegas Mentri Susi

Dampak dari kebijakan tersebut bagus sekali bagi industri perikanan negeri tetangga. Mereka yang semula hidup dari ikan curian dari Indonesia, banyak yang mati. Menurut Rizal Ramli, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk membangun industri perikanan nasional.

Intinya, Pemerintah ingin memanfatkan sebesar-besarnya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya laut (SDL) untuk kesejahateraan rakyat. Memang tidak masuk akal buat, beberapa negara tetangga yang lautnya kecil sekali tapi bisa menjadi eksportir ikan terbesar ke-2 dan ke-5 dunia. Sedangkan Indonesia yang punya laut sangat luas, harus puas di posisi belasan saja. Kalau ikan-ikan Indonesia tidak mereka curi, kita pasti bisa nomor dua atau nomor tiga.

Penegakan hukum yang keras dan tegas, berbuah positif. Antara lain, ikan hasil tangkapan nelayan tradisional jadi berlimpah. Di Sibolga, Sumatera Utara, misalnya. Di sana terungkap, biasanya mereka hanya dapat 200 ton/hari. Sekarang mereka bisa mendapat sampai 400 ton. Hal menggembirakan ini juga terjadi di beberapa wilayah lain di seluruh Indonesia. Hasil tangkapan nelayan tradisional jadi lebih banyak. Begitu juga di Belawan, Sumut. Sebelumnya nelayan harus berlayar tiga jam baru bisa menemukan ikan. Sekarang hanya 1 jam bisa pulang lebih cepat dengan ikan hasil tangkapan yang banyak. Jadi buat nelayan tradisional, kebijakan pemerintah yang memerangi illegal fishing sangat membantu kehidupan mereka.

20. Jokowi berkunjung ke Natuna pada Juni 2016. Tidak menunggu lama, RR segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan empat langkah pengembangan Natuna:

Pertama, pengembangan sektor perikanan. Pemerintah berencana menarik 400 kapal tradisional dari wilayah Pantura ke Natuna agar kapasitas tangkap nelayan di Natuna bertambah. Selain itu, Rizal Ramli juga ingin agar di Natuna dibangun pasar ikan berskala besar seperti yang ada di Tokyo, Jepang.

kedua, mantan penasehat ekonomi Perhimpunan Bangsa Bangsa bersama dua pemenang nobel itu juga bermaksud mengembangkan pariwisata di wilayah Natuna. Ketiga, mengembangkan industri oil and gas dan suporting industry dalam oil and gas. Pertimbangannya, cadangan gas di Natuna cukup besar. Selain itu, kalau mereka membangun fasilitas di Singapura sudah terlalu mahal, baik untuk lahan maupun tenaga kerjanya. Ke empat adalah meningkatkan pertahanan kawasan Natuna. Pemerintah akan mengerahkan TNI untuk menambah kapasitas segi pertahanan.

21. RR mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk membenahi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pada dasarnya, PDAM yang ada tidak bankable. Itulah sebabnya presiden minta dibenahi. RR ingin melakukan revaluasi aset, restrukturisasi utang, dan menghilangkan permainan oknum oknum PDAM. Sayang, reformasi PDAM tidak selesai dilaksanakan karena RR keburu berhenti sebagai Menko .

Last Updated on Monday, 16 January 2017 14:40
 
Main page Contacts Search Contacts Search