Biografi PDF Print E-mail

 

Rizal Ramli lahir 10 Desember 1953. Karir di pemerintahan dimulai saat Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat pendiri sekaligus chairman "ECONIT Advisory Group" ini menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog)  pada April 2000. Setelah itu, berturut-turut berbagai jabatan dipercayakan ke atas pundak mantan aktivis mahasiswa yang pernah dipenjara di Bandung tahun 1978/79 karena menentang rezim otoriter Orde Baru ini. Antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian (Agustus 2000-Juni 2001) dan Menteri Keuangan (Juni-Juli 2001).


Sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli juga merangkap beberapa jabatan penting dan strategis dalam pemulihan perekonomian yang hancur dilanda krisis moneter. Di antaranya Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Ketua Tim Keppres 133 untuk renegosiasi listrik swasta.  Terakhir dia tercatat menjadi wakil pemerintah pada PT Semen Gresik Tbk sebagai Presiden Komisaris (September 2006 – Juni 2008). Dengan masa jabatan yang relatif pendek, sekitar 15 bulan, Rizal Ramli melakukan sejumlah langkah terobosan dengan cepat dan efektif untuk mereformasi Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam waktu enam bulan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,8 %, di atas target semula yang hanya 2-3 %. Defisit anggaran juga ditekan menjadi hanya -3,2 % dari GDP, lebih rendah dari target semula yaitu -4,8 %.Bahkan pada September 2000, Standard & Poor's menaikkan rating rupiah dari C ke B- dengan outlook stable.


Total ekspor Indonesia pada 2000 mencapai US$62 miliar, atau naik 27% dari ekspor Indonesia pada tahun 1999. Kapasitas terpasang di sektor industri, meningkat  dari sekitar 50-60% pada akhir 1999 menjadi 70-80% pada akhir 2000. Demikian juga sektor konstruksi yang stagnan selama 2 tahun terakhir, mulai bangkit dengan pertumbuhan sebesar 8,3%. Penjualan eceran juga naik 17%.
Dalam waktu yang sangat pendek tersebut, Rizal Ramli dengan dibantu Tim Ekonomi lainnya, melakukan renegosiasi Letter of Intent (LoI) dengan IMF, mendapatkan pinjaman dari CGI sebesar US$ 4,8 miliar dan hibah sebesar US$ 530 juta. Nilai hibah (grant) tersebut merupakan nilai tertinggi selama hubungan Indonesia dengan CGI.


Rizal Ramli yang pernah menjadi penasehat ekonomi Fraksi ABRI 1992-1998 itu juga berhasil memperbaiki kinerja perbankan nasional. Indikasinya, struktur permodalan bank menguat, rasio non-performing loans (NPL) turun, dan membaiknya net interest margin. Sebagai Menkeu, Doktor ekonomi dari Boston University dan mantan aktivis ini melakukan revisi APBN 2001. Revisi APBN yang  biasanya bisa memakan waktu berbulan-bulan, pada masa Rizal Ramli hanya berlangsung empat hari. Pembahasan berlangsung sejak Jumat malam hingga Minggu dini hari. Tepatnya, 13 -16 Juni 2001, tercepat dalam sejarah modern Indonesia.
Hanya setahun sebagai Kepala Bulog, Rizal Ramli  melakukan reformasi dan pembenahan organisasi serta keuangan Bulog agar lebih transparan dan accountable. Dia memberikan tekanan pada pelaksanaan fungsi Bulog sebagai  stabilitator harga beras dan peningkatan pendapatan petani. Selama menjadi Kepala Bulog, terjadi penghematan dan peningkatan efisiensi biaya operasi Bulog yang sangat signifikan sehingga Bulog menghasilkan surplus yang cukup besar.

Terobosan penting lain yang dilakukannya adalah saat merestrukturisasi Bulog secara besar-besaran. Pejabat dari daerah ”basah” dimutasikan ke daerah ”kering”, demikian pula sebaliknya. Mutasi strategis itu, dengan cepat mengubah corporate culture dari Bulog. System accounting khusus Bulog dirubah menjadi Generally Accepted Accounting Practices, sehingga sama dengan praktek accounting di lembaga negara lain. Rizal Ramli juga menghapuskan sistem dana off-budget dan mengubahnya menjadi on-budget, sehingga lebih accountable, transparan dan bisa diaudit. Dengan menghapuskan sistem dana off-budget, Rizal Ramli memulai penerapan disiplin anggaran dan pengelolaan keuangan yang transparan.


Pada Mei 2001, sebagai Menko Perekonomian, laki-laki yang juga mantan dosen ekonomi Program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana UI ini mendorong penghapusan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Banyak kalangan, baik domestik maupun internasional, menilai kebijakan yang ditempuh Rizal Ramli tersebut sebagai langkah yang tepat dan kredibel. Lewat terobosannya tersebut, negara berhasil memperoleh tambahan penerimaan Rp4,2 trilliun tanpa menjual selembar pun saham Telkom atau Indosat.


Langkah-langkah terobosan juga dilakukan dalam renegosiasi listrik swasta yang sarat KKN sehingga tarif listrik dapat diturunkan dari US$ 7-9 cent menjadi hanya sekitar US$ 4 cent dan beban utang PLN turun sebesar US$ 35 miliar. Di samping itu, sebagai Ketua KKSK, Rizal Ramli melakukan restrukturisasi utang dalam maupun luar negeri ratusan perusahaan yang dikelola BPPN. Pada Oktober 2000, KKSK mulai merestrukturisasi utang dari 14.000 UKM yang memiliki nilai pinjaman < Rp. 5 miliar. Rizal Ramli memutuskan, UKM bisa memperoleh potongan pokok dan bunga atas pinjamannya hingga 50% jika mereka mau melunasi pinjamannya sekaligus.


Masih untuk pengusaha kecil, pada November 2000 dia menuntaskan restrukturisasi dan  penjualan kredit-kredit di bawah Rp 5 miliar kepada pihak ketiga dengan total nilai Rp. 871 miliar yang terdiri dari 92.252 debitur.


Di bawah komandonya, Desember 2000 KKSK berhasil merestrukturisasi bisnis dan utang PT IPTN. Langkah pertama dilakukan dengan mengubah paradigma industri pesawat yang selama ini high cost menjadi kompetitif. Setelah itu, Rizal Ramli mengganti nama Iindustri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Hasilnya luar biasa. Pada 2001 penjualan PTDI menjadi Rp 1,4 triliun, naik tajam dibandingkan Rp 508 miliar pada 1999. Perusahaan ini juga mencatat laba Rp 11 miliar. Padahal, pada 1999, menderita rugi Rp 75 miliar.


Sebagai Ketua Tim Keppres 133, sepanjang Januari-Mei 2001 mantan aktivis yang pernah mendekam di penjara Sukamiskin Bandung pada 1978/79 itu, juga melakukan financial engineering terhadap neraca keuangan PLN dengan melakukan revaluasi aset PLN dan menetapkan kebijakan deffered tax payment agar cashflow PLN tidak terganggu. Terobosan ini membuat aset PLN meningkat dari Rp 52 triliun menjadi Rp 202 triliun. Modalnya melonjak dari minus Rp 9 triliun jadi Rp 119,4 triliun. Dengan revaluasi ini, struktur aset dan modal PLN menjadi sangat kuat. Dengan demikian PLN kembali memiliki akses dari perbankan dan pasar uang.


Sebagai Presiden Komisaris Komisaris PT Semen Gresik, Tbk, September 2006 hingga Juni 2008. Bersama-sama Komisaris dan manajemen, dia mempersiapkan kerangka restrukturisasi organisasi dan finansial untuk jangka menengah. Hasilnya luar biasa. Laba bersihnya naik 29 % menjadi Rp 1,295 triliun, dan EBITDA margin mencapai 26 % pada tahun 2006. Bahkan untuk pertama kalinya Semen Gresik Tbk masuk kelompok 7 BUMN yang paling menguntungkan. Nilai valuasi Semen Gresik melonjak dari US$105 per ton equivalent menjadi US$165 per ton equivalent per Agustus 2007. Pada 1 Oktober 2007, Moody’s Investor Services memberikan peringkat Ba2 dengan prospek stabil kepada PT. Semen Gresik, dua tingkat lebih tinggi dibandingkan peringkat sovereign Republik Indonesia.***

Download CV

 
Main page Contacts Search Contacts Search